JEJAKCAKRAWALA, Jakarta – Pemerintah berkomitmen melanjutkan program hilirisasi industri untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Program ini diawali dengan kebijakan tidak mengekspor bahan baku nikel, bauksit dan tembaga yang mampu menciptakan ribuan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp158 triliun.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Gabungan DPR dan DPD RI Tahun 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI. Jakarta, Jumat (16/08/2024) Pagi.
“Alhamdulillah hingga saat ini telah dibangun industri peleburan dan pengolahan nikel, bauksit dan tembaga yang telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 158 triliun lebih dalam 8 (delapan) tahun terakhir,” kata presiden.
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mundur meski banyak negara yang berupaya menggagalkan upaya Indonesia mencapai agenda industrialisasi nasional.
“Walaupun banyak negara lain yang mengikuti, menentang, bahkan berusaha menghalangi kita, sebagai bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak ragu-ragu, justru kita terus “bergerak maju”, tegasnya.
Melalui program hilirisasi industri ini, presiden berharap seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat dan optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin kekayaan yang ada ini tempat yang merupakan anugerah dari Allah SWT atas tempat ini, hendaknya dikelola sebesar – besarnya untuk kemaslahatan rakyat, untuk dimanfaatkan semaksimal untuk kesejahteraan rakyat”, tegas Presiden.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kembali kekayaan negara yang dikelola pihak asing. Hal ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, demi kesejahteraan rakyat.
“Kami juga mendapatkan kembali aset-aset kami yang selama puluhan tahun dikelola pihak asing dan puluhan tahun diuntungkan oleh pihak asing, seperti Freeport, blok Rokan, dan Newmont. “Alhamdulillah semua ini bisa kita ambil alih,” ujarnya.
Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memulai transisi ekonomi menuju ekonomi hijau (green economy) seperti negara-negara lain di dunia. Energi hijau tersebut bersumber dari energi angin, energi matahari, panas bumi, gelombang laut, hingga bio energi yang produksinya diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt.
“Kami terus konsisten berpartisipasi dalam upaya global yang bertujuan untuk memimpin transisi energi secara hati-hati dan bertahap, karena transisi energi yang ingin kami capai adalah transisi energi yang adil, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat,” pungkasnya. (red)
